Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahpemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi DAK. AnggaranK/L dimaksud merupakan anggaran K/L yang secara nyata masih digunakan untukmelaksanakan program/kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah terutama program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tertuang di dalam Renja/RKA-KL.Pengalihan tersebut diharapkan memberikan dampak positif, antara lain mencakup:(i) penegakkan disiplin fiskal; (ii) peningkatan akuntabilitas; (iii) penurunan standarganda di daerah; (iv) peningkatan efektivitas DAK; serta (v) pemerataan fiskal.5.3. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal ke Depan5.3.1. Konsistensi Pelaksanaan Prinsip Money FollowsFunctionKebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerahdilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Halini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikanpengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjaditanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Untukmenjaga konsistensi dalam pelaksanaan prinsip money follows function, kepada daerahdiberikan kewenangan untuk memungut PAD (revenue assignment), dan pemberiankewenangan pembelanjaan (expenditure assignment).Prinsip money follows function akan dapat berjalan secara konsisten apabila perangkatperundang-undangan dan penyelarasan institutional ditata sesuai dengan pembagianurusan pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, serta PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota.5.3.2. Dana DesentralisasiDana perimbangan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan dana desentralisasidan merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi yang terdiri dari DBHpajak dan sumber daya alam, DAU, dan DAK dalam rangka mendukung pendanaanAPBD.DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepadadaerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untukmendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasiKe depan, pengalokasian DBH diharapkan dapat lebih optimal dalam rangka mengurangiketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu ketimpanganyang disebabkan karena sebagian sumber-sumber penerimaan atau pajak yang besardan dominan masih dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan di sisi lain pemerintahdaerah mengelola sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanyamemiliki kewenangan untuk memungut pajak-pajak yang basis pajaknya bersifat lokaldengan mobilitas yang rendah, serta dengan karakteristik besaran penerimaannya yangV-46 NK dan RAPBN 2008