Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VAspek lainnya yang penting adalah keterkaitan antara kebijakan, perencanaan denganpenganggaran oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakanpemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dankegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Beberapa aspek yang tercakup dalam pedoman pelaksanaan APBD antara lain adalahpemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksanaanggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kasdan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi,pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerahdan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD,serta akuntansi dan pelaporan.Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkanpilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yangakuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawabanberupa: (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan(iv) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD,laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga tidak dapatdipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan, telahdikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2004. Terdapat dua jenis pemeriksaan yangdilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern danpemeriksaan ekstern.Dalam tataran implementasinya, penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai denganPP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih mengalamihambatan. Pada sisi perencanaan dan penganggaran, penerapan anggaran berbasiskinerja belum optimal dan belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanyaanalisis standar belanja dan belum adanya standar pelayanan minimum untuk seluruhjenis pelayanan (service) yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, juga masihbelum adanya sinkronisasi program dan kegiatan serta keterkaitan antara sasaranprogram dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sertaprogram dan kegiatan provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapaisinergitas sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai akibatnyamasih terdapat tumpang tindih pendanaan antara urusan yang menjadi tanggung jawabpemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Proses penyusunan APBD tahun2007 untuk sebagian besar daerah mengalami keterlambatan. Dengan demikian, APBDbelum berfungsi sepenuhnya sebagai instrumen perencanaan, otorisasi, pengawasan,alokasi, distribusi, dan stabilisasi.Pada sisi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, sebagian daerah belummenerapkan sistem akuntansi secara penuh, sehingga proses penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDyang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah belum sepenuhnya terlaksana denganbaik.NK dan RAPBN 2008V-41