Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vcukup besar dan terdapat di sebagian besar/seluruh daerah. Selain itu, penguatanpajak provinsi dan kabupaten/kota juga dapat dilakukan dengan memperluas basispajak yang selama ini sudah ada.(2) Penetapan retribusi daerahSejalan dengan perkembangan otonomi daerah dan dengan adanya pengalihanbeberapa fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah pusat kepada daerah, makapemungutan retribusi harus dilakukan secara lebih transparan, sehingga bebanretribusi yang harus dibayar oleh masyarakat dapat lebih jelas dan akuntabel. Dalamhal ini, pemungutan retribusi daerah harus terkait dengan fungsi pelayanan danperizinan yang menjadi urusan/kewenangan daerah.(3) Penetapan tarifPenetapan tarif pajak diserahkan sepenuhnya kepada daerah, dengan tetapmelakukan pembatasan tarif maksimal dan minimal untuk menghindari pengenaanpajak yang berlebihan, dan untuk mengurangi perang tarif antardaerah.(4) PengawasanTidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak menyampaikan perda kepadapemerintah pusat atau bagi daerah yang tetap melaksanakan perda yang telahdibatalkan, menjadi titik lemah utama dalam pelaksanaan pengawasan pungutandaerah selama ini (sistem represif). Sistem pengawasan ini perlu diubah dari represifmenjadi preventif. Dengan pengawasan preventif, rancangan perda hanya dapatditetapkan menjadi perda setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.Di samping itu, perlu diberlakukan sanksi bagi daerah yang melakukan pelanggaran.Peningkatan taxing power yang relatif memadai merupakan kebutuhan nyatauntuk mewujudkan otonomi daerah yang luas. Upaya peningkatan taxing power tidakdimaksudkan agar daerah mampu membiayai semua pengeluarannya daripendapatannya sendiri, namun yang terpenting adalah adanya sejumlah sumberpenerimaan yang signifikan bagi daerah, dimana daerah memiliki diskresi dalampenetapan tarif serta pemanfatan sumber penerimaannya.5.3.5. Expenditure Efficiency Principles dalam PemberianKewenangan Pelayanan Publik kepada DaerahDalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan pengeluaran(expenditure assignment) kepada daerah selalu disesuaikan dengan besarnya pembiayaanyang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi/urusan yang menjadi tanggung jawabdaerah. Dalam hal pendelegasian kewenangan pengeluaran, terdapat beberapa prinsipyang dapat digunakan sebagai pedoman, di antaranya adalah prinsip efisiensi. Beberapakriteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi tersebut adalah:(1) Ada tidaknya manfaat dari skala ekonomi (economics of scale).Faktor ini sangat penting dalam penyediaan pelayanan publik, dan biasanyaberkaitan dengan karakteristik atau sifat dari biaya pelaksanaan suatu urusan ataupenyediaan suatu pelayanan.NK dan RAPBN 2008V-51