Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vperolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, penerimaan negarayang berasal dari SDA yang dibagihasilkan ke daerah meliputi antara lain SDA minyakbumi, SDA gas bumi, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan.Sejak tahun 2006, DBH SDA kehutanan juga mencakup DBH dana reboisasi, yangmerupakan pengalihan dari dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK DR).Tabel V.2Persentase Dana Bagi Hasil dari PenerimaannyaUraianPUSAT PROVINSI KAB/KOTA KAB/KOTASEKITARDBH PAJAKa. Pajak Penghasilan 80 8 12 -b. PBB 9 1) 16,2 64,8 10c. BPHTB 20 16 64 -DBH SDAa. Minyak bumi 2) 85 3 6 6b. Gas bumi 70 6 12 12c. Panas Bumi 20 16 32 32d. Pertambangan Umum- Iuran Tetap 20 16 64 -- Royalti 20 16 32 32e. Kehutanan- IHPH 20 16 64 -- PSDH 20 16 32 32- Dana Reboisasi 60 - 40 -f. Perikanan 20 - - 80Keterangan:1) Bagian Pusat akan dikembalikan ke daerah (Upah Pungut PBB 9%)2) Khusus Aceh dan Papua mendapatkan bagian sebesar 70%, Pusat 30%Sumber: Departemen Keuangan, data diolahSejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, realisasiDBH menunjukkan kecenderungan meningkat, dari Rp20.007,7 miliar dalam tahun 2001diperkirakan menjadi Rp62.203,9 miliar pada tahun 2007, atau naik rata-rata sebesar22,3 persen per tahun. Dalam periode yang sama, realisasi DBH pajak meningkat rataratasebesar 39,2 persen per tahun, dari Rp9.679,3 miliar pada tahun 2001 diperkirakanmenjadi Rp32.435,4 miliar pada tahun 2007. Peningkatan tersebut disebabkan terutamakarena meningkatnya realisasi penerimaan PBB dan BPHTB rata-rata sebesar 27,0 persendan 18,7 persen per tahun. Sementara itu, realisasi DBH SDA meningkat rata-rata sebesar19,2 persen per tahun, dari Rp10.328,4 miliar pada tahun 2001 diperkirakan menjadiRp29.768,6 miliar pada tahun 2007. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatanrealisasi penerimaan SDA minyak bumi rata-rata sebesar 4,5 persen per tahun,penerimaan gas bumi rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun, penerimaan pertambanganumum rata-rata sebesar 9,1 persen per tahun, penerimaan kehutanan rata-rata sebesar2,2 persen per tahun, dan penerimaan perikanan rata-rata sebesar 24,1 persen per tahun.Sementara itu, peta dana bagi hasil SDA seluruh provinsi Indonesia disajikan pada GrafikV.2, sedangkan peta dana bagi hasil pajak se-provinsi Indonesia disajikan pada GrafikV.3. Pada Grafik V.2 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2006 dan 2007, daerah yangmenerima DBH SDA tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan proporsi masing-masingsebesar 39,45 persen dan 37,44 persen terhadap total penerimaan DBH SDA seluruhdaerah. Sebaliknya, daerah yang menerima DBH SDA paling rendah adalah provinsi DINK dan RAPBN 2008V-5