Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VBAB VKEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH5.1. Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal diIndonesiaPelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya telahdimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, dan mengalami proses evolusi yangcukup panjang. Hal ini antara lain tercermin dari telah diberlakukannya Undang-undang(UU) Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1957, dan kemudian disempurnakan dengan UUNomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya,dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,dilakukan penyempurnaan kembali atas kebijakan otonomi daerah dengan fokus otonomipada daerah tingkat II. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah tersebut tidak dapatdiimplementasikan dengan baik, terutama karena adanya berbagai kendala yang ditemui,di antaranya kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan dari UU tersebut.Dalam perkembangannya, seiring dengan semakin maraknya tuntutan demokrasi danotonomi daerah, pada tahun 1999 diterbitkan dua UU di bidang otonomi daerah dandesentralisasi fiskal, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah. Strategi umum yang dikembangkan pada kedua UU dimaksud pada dasarnyamencakup empat hal pokok, yaitu: (i) implementasi desentralisasi lebih diutamakandibandingkan dengan sentralisasi; (ii) pertanggungjawaban lebih bersifat horizontaldaripada vertikal; (iii) pengaturan yang lebih jelas mengenai alokasi dana dari pusat kedaerah; serta (iv) kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepadadaerah dengan mengedepankan pada azas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.Lahirnya kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan tonggak penting daripembaharuan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia.Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan secara konsisten ketentuan-ketentuan dalamKetetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 yang mengamanatkan agar otonomi daerah danpembagian sumber daya alam yang lebih adil dan merata segera dilaksanakan, danmemenuhi ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang mengamanatkan agardesentralisasi fiskal harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak UU tersebutdikeluarkan, maka kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah secara tegas danefektif diimplementasikan sejak 1 Januari 2001.Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut tercerminantara lain dari peningkatan alokasi anggaran belanja ke daerah secara sangat signifikandalam periode tersebut. Sejalan dengan itu, guna mengakomodasi amanat UU Nomor25 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengaturan hubungan keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintahan daerah ditujukan untuk membantu membiayaiNK dan RAPBN 2008V-1