Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...
Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...
Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kebijakan Desentralisasi Fiskal <strong>dan</strong> Pengelolaan <strong>Keuangan</strong> DaerahBab Vkinerja yang dibarengi dengan penerapan medium-term expenditure framework(kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM) dapat membantu pemerintah daerahdalam menjaga disiplin anggaran, sehingga keberlanjutan anggaran (fiscal sustainability)dapat lebih terjamin, dengan tetap menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas pelayananpemerintah.Melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK), maka penyusunan <strong>dan</strong>pembahasan APBD akan lebih difokuskan pada kaitan antara <strong>dan</strong>a yang dialokasikanpada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pencapaian output <strong>dan</strong> outcomesecara terukur untuk mencapai sasaran <strong>dan</strong> tujuan pemerintah <strong>dan</strong> rakyat daerah. Dengandemikian, penganggaran berbasis kinerja (PBK) dapat membantu pemerintah daerahuntuk meningkatkan akuntabilitasnya.Pada hakekatnya tujuan PBK adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi <strong>dan</strong>produktivitas (allocative and productive efficiency) dari belanja pemerintah. Beberapakarakteristik PBK mencakup:1. A<strong>dan</strong>ya tujuan (goal) atau serangkaian tujuan (sets of goals), yang menjadi tujuanpengalokasian <strong>dan</strong>a. Dari tujuan-tujuan yang bersifat umum tersebut kemudianditetapkan sasaran-sasaran yang lebih spesifik, <strong>dan</strong> <strong>dan</strong>a dialokasikan untuk masingmasingsasaran tersebut.2. A<strong>dan</strong>ya informasi <strong>dan</strong> data mengenai kinerja di masa lalu, sehingga memungkinkanuntuk melakukan perbandingan antara kemajuan yang diharapkan dengan yangterjadi (actual).3. A<strong>dan</strong>ya penyesuaian-penyesuaian atas program untuk mengurangi kesenjangan(gap) antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan, yang dilakukan padatahun anggaran berjalan, atau pada saat persiapan penyusunan anggaran tahunberikutnya.4. A<strong>dan</strong>ya peluang untuk melakukan evaluasi program secara berkala atau pada waktuyang khusus. Jika dilakukan secara obyektif, evaluasi ini akan menghasilkaninformasi yang dapat diuji kesahihannya, yang sangat bermanfaat bagi pengambilkeputusan, penyusun anggaran, <strong>dan</strong> pengelola/penanggung jawab program.Dari uraian di atas, PBK sangat berguna dalam melakukan penghematan anggaran,yaitu dengan melakukan pengurangan program <strong>dan</strong> kegiatan, jika situasi anggaranterbatas. Dalam berbagai situasi, ketersediaan anggaran selalu lebih terbatas dibandingkandengan keinginan untuk melakukan pembelanjaan. PBK akan mendorong a<strong>dan</strong>yaevaluasi <strong>dan</strong> re-design kegiatan secara berkala, karena a<strong>dan</strong>ya ketidakefisienan <strong>dan</strong>ketidakefektifan dalam mencapai outcome yang diinginkan.PBK juga akan membantu dalam membandingkan tingkat efisiensi <strong>dan</strong> efektivitaskegiatan yang dilakukan SKPD sejenis di daerah lain. Dengan demikian, PBK juga dapatmendorong kompetisi antarpemerintah daerah dalam memajukan daerahnya masingmasing.Pelaksanaan desentralisasi fiskal perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapatmencapai tujuan intinya, yaitu meningkatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat dalamrangka meningkatkan kualitas hidup <strong>dan</strong> kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuantersebut, maka aspek efektivitas <strong>dan</strong> efisiensi anggaran perlu diterapkan di seluruhpemerintah daerah. Untuk mencapai hal tersebut, penganggaran berbasis kinerja (PBK)NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>V-59
Change language