Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahGrafik V.2Peta Dana Bagi Hasil SDA se-Provinsi di Indonesia, 2006-2007 *)miliar rupiah14.000,0012.000,0010.000,00Uraian20062007Daerah Jumlah % Daerah Jumlah %Total 33 30.997,87 100 33 29.027,57 1008.000,006.000,00Tertinggi Kaltim 12.228,22 39,45 Kaltim 10.866,73 37,44Terendah Yogyakarta 3,78 0,01 Yogyakarta 2,31 0,01Rata-Rata 33 939,33 - 33 879,62 -4.000,002.000,000,00KaltimRiauSumselNADKep RiauPapuaJambiKalselJabarLampungIrjabarKaltengJatimDKIBabelNTBMalutSulselKalbarSumutSultenggSultengMalukuJatengSulbarSumbarGorontaloBengkuluSulutNTTBaliBantenYogyakarta*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di ProvinsiBersangkutan2006 2007Sumber: Departemen Keuangan, data diolahYogyakarta, dengan proporsi penerimaan DBH SDA tahun 2006 dan 2007 masingmasingsebesar 0,01 persen. Selanjutnya pada Grafik V.3 dapat dilihat bahwa daerahyang menerima proporsi DBH pajak tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 23,37 persenpada tahun 2006 dan 21,78 persen pada tahun 2007. Sedangkan provinsi yangmemperoleh proporsi DBH pajak terendah terhadap keseluruhan DBH pajak secaranasional adalah provinsi Gorontalo, yaitu dengan proporsi penerimaan DBH pajak padatahun 2006 sebesar 0,29 persen dan 0,31 persen pada tahun 2007.Di samping DBH, DAU yang berperan sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjanganhorisontal (horizontal imbalance) antardaerah, juga mengalami peningkatan yang cukupsignifikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya rasioalokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN neto), dari 25 persen dalam periodetahun 2001 hingga tahun 2003, menjadi 25,5 persen dalam tahun 2004-2005, dankemudian menjadi 26,0 persen dalam tahun 2006 dan 2007. Sejalan dengan peningkatanrasio DAU terhadap PDN neto tersebut, maka dalam rentang waktu yang sama, realisasiDAU plus dana penyeimbang/penyesuaian meningkat dari Rp60.345,8 miliar dalamtahun 2001, diperkirakan menjadi Rp164.787,4 miliar dalam tahun 2007, atau naik rataratasebesar 18,2 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, DAU yang dialokasikanke provinsi meningkat dari Rp6.034,6 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp16.478,7 miliarV-6 NK dan RAPBN 2008