Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskalpinjaman kepada daerah dari pemerintah yang bersumber dari luar negeri melalui skemapenerusan pinjaman telah dibuat peraturan menteri Keuangan Nomor 53/KMK.010/2006tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumberdari Luar Negeri.Sementara itu dalam upaya melakukan optimalisasi piutang negara yang bersumber daritagihan kewajiban terhadap penerusan pinjaman luar negeri telah dilakukan programrestrukturisasi pinjaman. Pada tahun ini telah diupayakan restrukturisasi piutang PDAMdan BUMN. Proses restrukturisasi RDI/RPD/SLA untuk PDAM telah diterbitkan PMK Nomor107/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 53/PB/2006 sebagai dasarpelaksanaannya dengan tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, danpenghapusan. Untuk saat ini sudah ada beberapa PDAM yang menyatakan keinginannyauntuk ikut serta dalam program restrukturisasi ini.Adapun untuk pelaksanaan restrukturisasi penerusan pinjaman pada BUMN telah diterbitkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.05/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 dengantahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara danpenghapusan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 31/PB/2007 tentang PetunjukTeknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian PenerusanPinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha MilikNegara/Perseroan Terbatas.Pembiayaan Melalui Penjualan AsetMemperhatikan kebutuhan untuk mengelola aset negara pasca pembubaran BPPN tanggal27 Februari 2004, Pemerintah melalui PP Nomor 10/2004 mendirikan perusahaan perseroan(Persero) dibidang pengeloaan aset yang dikenal dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PTPPA), dengan maksud dan tujuan untuk mengelola aset negara yang berasal dari BPPNyang tidak terkait perkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan.PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) secara khusus juga dibentuk guna mendukungprogram Pemerintah dalam memulihkan perekonomian dan mempercepat pembangunansecara efektif dan efisien dalam kapasitas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, PT PPA memiliki batas waktu lima tahun dalammenjalankan misinya.PT PPA mempunyai visi menjadi perusahaan pengelola aset yang terpercaya dan memberikankontribusi optimal bagi ekonomi Indonesia. Dengan visi tersebut, misi utama PT PPA adalahmengelola aset negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara secaraefektif dan efisien, serta memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara.Untuk mencapai tujuan dan kontribusi secara optimal dalam pemulihan ekonomi danpembangunan nasional, PT PPA dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas: (i)restrukturisasi aset, (ii) penagihan piutang, (iii) bekerjasama dengan pihak ketiga untukmeningkatkan aset, (iv) penjualan, serta (v) melaksanakan tugas lain guna mendukungtugas-tugas tersebut termasuk pengelolaan dokumen aset, pemeliharaan, dan pengamananaset.Dalam melakukan pengelolaan aset yang diserahkelolakan Menteri Keuangan, PT PPAmendasarkan pada perjanjian pengelolaan aset, dimana PT PPA diberikan kewenanganVI-6 NK dan RAPBN 2008