Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VGrafik V.15Persentase Kenaikan Belanja Pusat Ke Daerah,dan Persentase Kenaikan PDRB ProvinsiTahun 2006 dibanding Tahun 2005300250200Persen150100500Sulawesi BaratIrian Jaya BaratKepulauan RiauGorontaloBangka BelitungBantenMaluku UtaraPapuaMalukuNusa Tenggara TimurNusa Tenggara BaratBaliSulawesi TenggaraSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi UtaraKalimantan TimurKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan BaratJawa TimurYogyakartaJawa TengahJawa BaratDKI JakartaLampungBengkuluSumatra SelatanJambiRiauSumatera BaratSumatera UtaraNAD% kenaikan Belanja Pusat Ke Daerah 2005 - 2006 % kenaikan PDRB 2005 - 2006Sumber: Departemen Keuangan, data diolahsumber-sumber keuangan daerah sendiri, dalam batas-batas kewajaran, dalam bentukpenguatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerahdan retribusi daerah. Dampak positif yang diharapkan dari terciptanya kemandiriandaerah ini antara lain adanya peningkatan kinerja pelayanan publik bagi seluruhmasyarakat di masing-masing daerah, yang pada akhirnya akan merangsang munculnyapartisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam memberikan andilnya bagi pembangunandaerahnya, sebagai wujud terciptanya proses demokrasi. Namun demikian, sampai saatini kontribusi PAD, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah terhadapsumber-sumber keuangan daerah belum cukup menggembirakan, walaupun telahmenunjukkan kinerja yang lebih baik, sebagaimana terlihat pada Tabel V.7.Pajak daerah merupakan komponen PAD yang paling dominan pada tahun 2005, yaitusebesar Rp27,6 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp28,9 triliun pada tahun 2006.Komponen PAD lainnya yaitu retribusi daerah, juga menunjukkan peningkatan, dariRp4,5 triliun di tahun 2005 menjadi Rp5,1 triliun di tahun 2006. Sementara itu, PADyang dihasilkan dari sumber-sumber lainnya justru menunjukkan sedikit penurunan,dari Rp4,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2006. Kondisi inimerupakan sinyal positif bagi tujuan penguatan kemandirian daerah melalui peningkatanpajak dan retribusi daerah.NK dan RAPBN 2008V-25