Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah5.4.4. Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadapEkonomi DaerahSalah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi arah perkembangan perekonomiandaerah adalah penetapan dan pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang diikutidengan paket-paket kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut telah memberikankeleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan menentukanprioritas pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerahsendiri, dengan dibantu oleh transfer dana dari pemerintah pusat melalui danaperimbangan. Dampak pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal terhadapperekonomian daerah sangat tergantung pada upaya dan kondisi masing-masing daerah.Secara umum, beberapa dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam tahun 2008dapat diidentifikasikan sebagai berikut:a. Dengan meningkatnya transfer dana dari pusat berupa dana perimbangan, pemerintahdaerah memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih mengoptimalkan penggunaansumber daya fiskal dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasionalsebesar 6,8 persen;b. Penetapan kumulatif defisit APBD sebesar 0,3 - 0,5 persen terhadap PDB sebagaibagian dari defisit nasional sebesar 2,0 - 2,2 persen terhadap PDB, membuka peluangbagi pemerintah daerah untuk dapat menyusun RAPBD secara lebih ekspansif. Denganpeluang tersebut, daerah diharapkan dapat menyusun program-programpembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan lapangan kerja,dan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, dengan adanya peluang kumulatifdefisit APBD tersebut, daerah juga memiliki kesempatan untuk menggunakan danadaerah yang menganggur, atau memperoleh sumber-sumber pembiayaan lain, sepertipinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah. Hal ini dimungkinkan karenaperangkat hukum yang mendasarinya telah tersedia, meskipun pelaksanaannya harusdilandasi prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga kualitas pengeluaran publikyang baik;c. Selain itu, pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah diharapkan akanmemperkuat sistem pengelolaan keuangan publik di daerah, sehingga dapatmengurangi potensi inefisiensi terhadap pemanfaatan keuangan daerah;d. Pemberian dana otonomi khusus pada provinsi Papua dan NAD diharapkan dapatmeningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat laju pertumbuhanekonomi di daerah-daerah tersebut.V-70 NK dan RAPBN 2008