Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalSejak tahun 2005 sumber pembiayaan non-utang menjadi makin terbatas, terutama karenajumlah aset yang dapat dijual sudah makin sedikit. Pembiayaan melalui SBN semakin besarseiring dengan pasar SBN yang makin berkembang, basis investor yang makin luas, danlikuiditas pasar yang meningkat. Selain penerbitan di pasar dalam negeri, Pemerintah jugamenerbitkan Obligasi Negara di pasar internasional yang telah dimulai sejak tahun 2004.Penerbitan Obligasi Negara valas selain dimaksudkan untuk membiayai APBN juga untukmembentuk benchmark di pasar internasional, menghindari crowding out di pasar dalamnegeri, serta memperkuat cadangan devisa.Pada tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara di pasar internasional dalamjumlah yang relatif besar, yaitu USD2,5 miliar untuk memenuhi target pembiayaan APBN2005. Penerbitan di pasar internasional tersebut dilakukan karena terjadinya turbulensi dipasar Obligasi Negara domestik akibat tingginya inflasi karena kenaikan harga BBM, danterjadinya mass redemption Obligasi Negara di industri reksadana. Berbeda dengan tahun2005 yang 85,4 persen dari defisitnya dibiayai oleh utang, pada tahun 2006, 68,7 persendari defisitnya dibiayai dari non-utang. Pembiayaan non-utang tersebut berasal dari rekeningPemerintah sebesar Rp11,6 triliun dan dana eks moratorium untuk Tsunami Aceh sebesarRp7,3 triliun.Secara keseluruhan, sejak tahun 2000 hingga tahun 2006, rata-rata proporsi utang untukpembiayaan anggaran adalah sebesar Rp3,3 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Sedangkanrata-rata proporsi pembiayaan anggaran yang bersumber dari non-utang adalah sebesarRp21,9 triliun atau 1,2 persen terhadap PDB. Namun dari waktu ke waktu, sumberpembiayaan non-utang semakin menurun, karena makin terbatasnya sumber-sumber yangdigunakan sebagai alternatif pembiayaan non-utang.Dalam APBN 2007, besaran pembiayaan bruto (gross) anggaran ditetapkan sebesar Rp130,3triliun (3,7 persen terhadap PDB) yang berasal dari pembiayaan utang dan non-utang.Pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp112,5 triliun (3,2 persen terhadap PDB) yangberasal dari penerbitan SBN sebesar Rp72,2 triliun (2,0 persen terhadap PDB) dan pengadaanpinjaman luar negeri sebesar Rp40,3 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Pembiayaan nonutangditetapkan sebesar Rp17,8 triliun (0,5 persen terhadap PDB) yang berasal dari rekeningPemerintah sebesar Rp5,2 triliun (0,1 persen terhadap PDB), dana eks moratorium NAD-Nias sebesar Rp7,7 triliun (0,2 persen terhadap PDB), privatisasi BUMN sebesar Rp3,3 triliun(0,1 persen terhadap PDB), dan penjualan aset PT. PPA sebesar Rp1,5 triliun (0,04 persenterhadap PDB). Pembiayaan gross anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayaidefisit anggaran sebesar Rp40,5 triliun (1,1 persen terhadap PDB), membayar utang jatuhtempo sebesar Rp86,5 triliun (2,2 persen terhadap PDB), penyertaan modal negara padaBUMN sebesar Rp1,3 triliun (0,03 persen terhadap PDB), dan membiayai infrastruktursebesar Rp 2,0 triliun (0,01 persen terhadap PDB).Sementara itu perkiraan realisasi pembiayaan bersih anggaran sampai dengan semester Itahun 2007 mencapai Rp12,7 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Perkiraan realisasipembiayaan bersih tersebut berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp72,2 triliun (1,6 persenterhadap PDB) dan pelunasan utang jatuh tempo sebesar Rp47,7 triliun (1,3 persen terhadapPDB) sehingga secara neto pembiayaan dari utang adalah sebesar Rp11,7 triliun (0,3 persenPDB), dan penjualan aset PT. PPA sebesar Rp1,1 triliun (0,03 persen terhadap PDB). DenganVI-20 NK dan RAPBN 2008