Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

PendahuluanBab Iekonomi di negara-negara berkembang seperti di Kawasan Asia dan Amerika Latin.Kondisi ini diharapkan akan memberikan imbas positif kepada perekonomian nasional.Pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh menguatnya konsumsi dan ekspor, sertapeningkatan investasi karena semakin kondusifnya iklim investasi sebagai dampakdikeluarkannya serangkaian paket kebijakan, yaitu Inpres 6 Tahun 2007 yang diharapkanakan memberikan dampak positif di tahun 2008.Bab III Pendapatan Negara. Bab ini membahas realisasi pendapatan negara tahun2006, proyeksi mutakhir 2007 dalam RAPBN-P 2007, dan target 2008 dalam RAPBN2008. Pembahasan tahun 2006 didasarkan pada realisasi pendapatan negara yangtercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2007 didasarkan pada realisasi satu semester 2007dan prognosis semester kedua tahun 2007. Sementara itu, target pendapatan dalamRAPBN 2008 didasarkan pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, realisasipendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyekdan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan. Satuhal yang cukup signifikan berpengaruh pada perhitungan target pendapatan tahun 2008adalah berbagai macam perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yangtelah selesai pada tahun 2007. UU tersebut diantaranya adalah paket UU Perpajakan,UU Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral. Pembahasan Bab ini jugamengkaitkan perkembangan pendapatan negara, khususnya perpajakan dan kepabeananmenurut sektor ekonomi untuk menggambarkan dinamika sektor ekonomi.Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008, menguraikanpencapaian pembangunan tahun 2005-2007, masalah dan tantangan pokokpembangunan tahun 2008, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkanprioritas, dan alokasi anggaran pemerintah pusat menurut organisasi, jenis belanja, danfungsi. Di dalam bab ini diuraikan tiga agenda pembangunan nasional, yang merupakanarah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta penetapan delapan prioritaspembangunan nasional untuk mencapai tiga agenda utama tersebut. Bab ini jugamenguraikan bagaimana tema “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangikemiskinan dan pengangguran” diterjemahkan ke dalam alokasi belanja pemerintah pusatberdasarkan prioritas, menurut organisasi dan jenis belanja. Dalam konteks ini, kebijakandi bidang belanja pemerintah pusat diupayakan untuk memberikan stimulasi terhadapperekonomian dan mendukung pencapaian target agenda pembangunan nasional melaluiprogram-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenagakerja, dan pengurangan kemiskinan, termasuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksisejumlah daerah yang terkena bencana alam.Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.Membahas mengenai perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia,permasalahan dan tantangan, yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal diIndonesia, pelaksanaannya ke depan serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerahtahun 2008. Di dalam bab ini, dibahas bagaimana kebijakan alokasi belanja ke daerahdalam tahun 2008 tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengantetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal gunamenunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2008akan lebih dipertajam untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah(vertical fiscal imbalance), dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance);NK dan RAPBN 2008I-7