Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan NegaraBab IIIAgung terhadap pengenaan pungutan ekspor atas batubara. Namun demikian,pemerintah tetap optimis target penerimaan pungutan ekspor akan tercapai didorongoleh kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor atas CPO dan produk turunannya.Kenaikan ini adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk program stabilisasi hargaminyak goreng dalam negeri yang melonjak cukup signifikan yang diakibatkan olehkurangnya pasokan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri karenatingginya harga CPO dan produk turunannya di pasar internasional. Kenaikan tarifpungutan ekspor untuk biji kelapa sawit dari 3 persen menjadi 10 persen dan CPO besertaproduk turunannya menjadi 6,5 persen (Lihat Tabel III.10), sehingga pada tahun 2007diperkirakan sebesar Rp2,7 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Hal ini mengalamipeningkatan sebesar Rp1,6 triliun, atau 149,1 persen bila dibandingkan dengan realisasipenerimaan pungutan ekspor tahun sebelumnya.Tabel III.10Tarif Pungutan Ekspor untuk Produk CPO dan TurunannyaTarif Pungutan EksporUraian92/PMK.02/2005 130/PMK.010/2005 61/PMK.011/2007Kelapa sawit, CPO dan Produk Turunannyaa. Kelapa Sawit/ Tandan Buah Segar (Biji)3,00% 3,00% 10,00%Kelapa Sawitb. Crude Palm Oil (CPO) 3,00% 1,50% 6,50%c. Crude Olein (CRD Olein) 1,00% 0,30% 6,50%d. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD1,00% 0,30% 6,50%PO)e. Refined Bleached Deodorized Palm1,00% 0,30% 6,50%Olein(RBD Olein)f. Crude Stearin --- --- 6,50%g. Refined Bleached Deodorized Stearin (RBD--- --- 6,50%Stearin)h. Palm Kernel Oil (PKO) --- --- 6,50%i. Refined Bleached Deodorized palm Kernel Oil(RBD PKO)--- --- 6,50%Sumber: Departemen Keuangan3.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, PNBP meliputi penerimaan yangbersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaanberdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi,penerimaan hibah yang merupakan hak Pemerintah, dan penerimaan lainnya yangdiatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam struktur APBN, PNBP dikategorikandalam penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN,dan PNBP lainnya. Penerimaan sumber daya alam (SDA) meliputi, penerimaan dariminyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. SedangkanPNBP lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri,NK dan RAPBN 2008III-19