Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskaldalam rangka penerbitan SBSN berbeda dengan pemindahtanganan BMNsebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.2.Perusahaan Penerbit SBSNKarakteristik lain dalam penerbitan SBSN adalah diperlukan adanya Special PurposeVehicle (SPV) yang dalam RUU ini disebut Perusahaan Penerbit SBSN, meskipunkeberadaan SPV tersebut bukanlah hal mutlak, terutama dalam penerbitan SukukNegara dalam negeri. SPV ini pada prinsipnya merupakan badan hukum khusus(special legal entity) yang akan berfungsi sebagai penerbit SBSN disampingmelakukan fungsi wali amanat (trustee). SPV dibentuk hanya untuk melakukanpenerbitan SBSN tanpa tujuan komersial, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagaiBUMN.3. Jenis-jenis SBSNStruktur sukuk yang banyak dikenal secara internasional dan telah mendapatkanendorsement dari Accounting and Auditing Organization for Islamic FinancialInstitutions (AAOIFI), antara lain: (i) Ijarah-Sale and lease back atau head-leaseand sub-lease; (ii) Musharaka; (iii) Mudharaba; (iv) Istisna’; dan (v) struktur lainyang memenuhi prinsip syariah (syariah compliance).Pemilihan struktur Sukuk Negara yang akan diterbitkan, akan disesuaikan dengankebutuhan pembiayaan. Untuk keperluan pembiayaan APBN secara umum,penerbitan Sukuk Negara menggunakan struktur Ijarah. Sedangkan untukpembiayaan proyek infrastruktur dapat menggunakan struktur Musharaka atauIstisna’. Sementara, untuk keperluan dalam rangka pembiayaan cash-mismatchdan pengembangan pasar uang dapat diterbitkan sukuk dengan jangka waktupendek (Islamic Treasury Bills). Penerbitan Sukuk Negara pada dasarnya dapatdilakukan melalui bookbuilding maupun dengan cara lelang.4. Akuntabilitas dan TransparansiPemerintah senantiasa memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip goodgoverment governance. Oleh karena itu, dalam RUU ini Pemerintah diwajibkanuntuk menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban ataspengelolaan SBSN. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada DPR sebagaibagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.Sebagai bagian dari pelaksanaan program pembiayaan APBN, Pemerintahmenyusun rencana kerja terkait pengelolaan instrumen pembiayaan syariah baikdalam bentuk SBSN maupun pinjaman berbasis syariah dalam jangka pendek,menengah, dan panjang sebagaimana digambarkan dalam matriks berikut:VI-16 NK dan RAPBN 2008