Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahmiliar rupiahGrafik V.4Peta Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia, 2006-2007 *)20.000,0018.000,0016.000,0014.000,0012.000,0010.000,00UraianUraian2006200620072007DaerahDaerahJumlahJumlah%%DaerahDaerahJumlahJumlah%%TotalTotal3333145.664,20145.664,201001003333164.787,40164.787,40100100TertinggiTertinggiJatimJatim16.616,7616.616,7611,4111,41JatimJatim18.760,7418.760,7411,3811,38TerendahTerendahDKIDKI768,08768,080,530,53DKIDKI119,94119,940,070,07Rata-RataRata-Rata33334.414,074.414,07--33334.993,564.993,56--8.000,006.000,004.000,002.000,000,00JatimJatengJabarSumutPapuaSulselSumbarNADKalbarNTTSumselKaltengLampungKalselSultengNTBBaliBantenSultenggIrjabarJambiSulutKaltimMalukuYogyakartaRiauBengkuluMalutBabelSulbarKep RiauGorontaloDKI*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di ProvinsiBersangkutan2006 2007Sumber: Departemen Keuangan, data diolahSelanjutnya, dari Tabel V.4 dapat dilihat bahwa berdasarkan konsolidasi DAUkabupaten/kota seluruh Indonesia yang dikelompokkan menurut provinsi, daerah yangmenerima DAU tertinggi pada tahun 2007 adalah kabupaten/kota se-Provinsi JawaTimur, sedangkan alokasi DAU terendah adalah pada kabupaten/kota se-Provinsi RiauKepulauan. Sementara itu, kabupaten/kota yang menerima alokasi DAU di bawah rataratadi antaranya yaitu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Gorontalo, SulawesiBarat, dan Bangka Belitung.Pengalokasian DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula, yangdidasarkan pada data dasar perhitungan DAU (Data dasar perhitungan DAUdisajikan dalam Boks V.1). Berdasarkan konsolidasi data dasar perhitungan DAUtersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan DAU berdasarkan formula. Secara historissejak tahun 2001 hingga tahun 2005, formula DAU terbagi menjadi dua komponenutama, yaitu Alokasi Minimum (AM) dan Alokasi DAU berdasarkan Kesenjangan Fiskal(KF). AM terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen lumpsum dan proporsional belanjapegawai. Sejak diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 pada tahun 2006, komponenAM dan KF tersebut disempurnakan menjadi Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF).Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuankeuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitasfiskal masing-masing daerah.V-8 NK dan RAPBN 2008