Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vyang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena adanya indikasi bahwa daerahmemilih kewenangan/urusan yang hanya menghasilkan penerimaan saja. Misalnya,penyediaan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan penyediaan air bersihdiserahkan kembali kepada masyarakat, karena tidak menghasilkan penerimaan. Namundemikian, penyediaan pelayanan seperti ini justru tidak efisien, dan hal tersebut padaakhirnya dapat menjadi beban keuangan daerah.Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi meliputi: (i) perencanaandan pengendalian pembangunan; (ii) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tataruang; (iii) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;(iv) penyediaan sarana dan prasarana umum; (v) penanganan bidang kesehatan;(vi) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;(vii) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; (viii) pelayanan bidangketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (ix) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil,dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; (x) pengendalian lingkungan hidup;(xi) pelayanan pertanahan, termasuk lintas kabupaten/kota; (xii) pelayanankependudukan dan catatan sipil; (xiii) pelayanan administrasi umum pemerintahan;(xiv) pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten/kota;(xv) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan olehkabupaten/kota; dan (xvi) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan.Sementara itu, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kotameliputi: (i) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (ii) perencanaan,pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (iii) penyelenggaraan ketertiban umum danketentraman masyarakat; (iv) penyediaan sarana dan prasarana umum; (v) penangananbidang kesehatan; (vi) penyelenggaraan pendidikan; (vii) penanggulangan masalah sosial;(viii) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (ix) fasilitasi pengembangan koperasi, usahakecil dan menengah; (x) pengendalian lingkungan hidup; (xi) pelayanan pertanahan;(xii) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (xiii) pelayanan administrasi umumpemerintahan; (xiv) pelayanan administrasi penanaman modal; (xv) penyelenggaraanpelayanan dasar lainnya; dan (xvi) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan.Di samping urusan wajib, terdapat urusan provinsi dan kabupaten/kota yang bersifatpilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensiunggulan daerah yang bersangkutan.5.2.5. Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasankeuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem daripengelolaan keuangan negara, dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraankeuangan daerah. Ketidakharmonisan pengelolaan keuangan daerah yang selama inimuncul, baik antarpemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antareksekutif denganlegislatif daerah, ataupun antara pemerintah daerah-legislatif dengan masyarakat, lebihNK dan RAPBN 2008V-39