Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahdari 4,38 persen pada tahun 2004 menjadi 4,84 persen pada tahun 2005. Persentasebelanja nonpegawai bidang kesehatan terhadap total belanja daerah provinsi dankabupaten/kota meningkat dari 3,26 persen pada tahun 2004 menjadi 3,53 persen padatahun 2005. Sementara itu, persentase belanja nonpegawai bidang infrastruktur terhadaptotal belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota meningkat dari 9,32 persen pada tahun2004 menjadi 11,74 persen pada tahun 2005.Selanjutnya, perbandingan jenis belanja daerah seluruh Indonesia, 2005-2006 disajikandalam Grafik V.14. Dari Grafik V.14 tersebut tampak bahwa belanja pegawai masihmerupakan komponen terbesar, yaitu 40,7 persen pada tahun 2005, dan 40,6 persenpada tahun 2006. Sementara itu, belanja modal menunjukkan peningkatan pada tahun2005 sebesar 19,4 persen dari total belanja daerah dan pada tahun 2006 meningkatmenjadi 24,8 persen dari total belanja daerah. Peningkatan belanja modal ini berdampakpositif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Semakin besar alokasi untuk belanjamodal, akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Grafik V.14Perbandingan Belanja Terhadap Total Belanjase-Provinsi di Indonesia, Tahun 2005-2006 *)250.000,00Belanja PegawaiBelanja ModalTotal BelanjaBelanja Barang dan JasaBelanja Lainnya100%100%200.000,00Belanja Modal100%miliar rupiah150.000,00100%40,57%209.696,15100.000,0042,66%19,35%138.928,5485.075,2124,81%14,62%50.000,0059.271,6123,37%20.306,3126.886,73 32.463,8814,54% 52.033,06 20,08%30.489,1142.098,770,00REALISASI 2005 ANGGARAN 2006*) TA 2005 : Data mencakup 31 Propinsi dan 281 Kabupaten/Kota ; TA 2006 Data mencakup 29 Provinsi dan 316 Kabupaten/KotaSumber: Departemen Keuangan, data diolah5.1.3. Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadapPerkembangan Ekonomi DaerahPelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memasuki tahun ke-7.Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan dilaksanakannya kebijaksanaandesentralisasi fiskal adalah memberikan kesempatan bagi daerah untuk lebihV-22 NK dan RAPBN 2008
Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vmengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan lajupertumbuhan ekonomi, sehingga pada gilirannya dapat mempercepat pencapaiankesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Namun demikian, upaya untukmemperkuat kondisi ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh paket kebijakandesentralisasi fiskal melalui reformasi pola kepemerintahan saja, akan tetapi jugadipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional, serta komitmen dariPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk secara konsisten memelihara iklimyang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Secara umum, kondisi perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhirmenunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini tidak terlepas dari upayabersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun danmengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak parameter yang seringkalidigunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. Salah satuparameter yang dapat dianalisis adalah perkembangan produk domestik regional bruto(PDRB). PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatudaerah yang dihitung berdasarkan total seluruh produksi barang dan jasa dalam suatuwilayah dalam satu tahun tertentu. Perbandingan antara belanja pusat ke daerahterhadap PDRB provinsi, 2005-2006 disajikan pada Tabel V.6, sedangkan persentasekenaikan belanja pusat ke daerah, dan persentase PDRB provinsi, 2005-2006 disajikanpada Grafik V.15.Dari Tabel V.6 dapat dilihat bahwa belanja pusat ke daerah meningkat dari tahun 2005sebesar Rp126.147,71 miliar, menjadi Rp217.031,31 miliar, atau meningkat sebesar 72,05persen. Belanja pusat ke daerah dalam tahun 2005 dan 2006 sebagian besar teralokasi diJawa dan sebagian Sumatera, namun terdapat perubahan alokasi yang signifikan dalamtahun 2006 kepada provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam, seperti Riau,Kalimantan Timur, Papua, serta NAD.Sementara itu, total PDRB seluruh Provinsi pada tahun 2005 adalah sebesarRp2.365.192,96 miliar, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp3.120.579,92 miliaratau naik sebesar 31,94 persen. Distribusi PDRB masih belum merata, khususnyaperbedaan antara besaran PDRB Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsiprovinsilainnya. Hal ini disebabkan terutama karena Provinsi DKI Jakarta masih menjadipusat kegiatan perekonomian.Dengan perkembangan tersebut, rasio belanja pusat ke daerah terhadap PDRB meningkatdari 5,33 persen pada tahun 2005 menjadi 6,95 persen pada tahun 2006. Hal tersebutberarti menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kenaikan belanja pusat kedaerah dengan kenaikan PDRB.Sementara itu, dari Grafik V.15, terlihat bahwa untuk mendorong pertumbuhan PDRBdi beberapa provinsi seperti Bengkulu, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau,Irian Jaya Barat, dan Sulawesi Barat, telah pula dilakukan penambahan yang lebih besardari belanja pusat ke daerah.Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskalsebenarnya erat kaitannya dengan pelimpahan kewenangan dalam hal pendayagunaanNK dan RAPBN 2008V-23
Page 1 and 2:
NOTA KEUANGANDANRANCANGAN ANGGARANP
Page 3 and 4:
Daftar IsiHalaman2.3.4.3. Peningkat
Page 6 and 7:
Daftar IsiBAB VI5.4.4. Dampak Kebij
Page 8 and 9:
Daftar TabelDAFTAR TABELTabel II.1
Page 10 and 11:
Daftar TabelHalamanTabel V.13Tabel
Page 12 and 13:
Daftar GrafikDAFTAR GRAFIKHalamanGr
Page 14 and 15:
Daftar GrafikHalamanGrafik III.23 T
Page 16 and 17:
Daftar BoksDAFTAR BOKSHalamanBoks I
Page 18 and 19:
PendahuluanBab IBAB IPENDAHULUAN1.1
Page 20 and 21:
PendahuluanBab IDampak dari kebijak
Page 22 and 23:
PendahuluanBab Imodal pemerintah, s
Page 24 and 25:
PendahuluanBab Iekonomi di negara-n
Page 26 and 27:
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Pendapatan NegaraBab IIIBAB IIIPEND
Page 90 and 91:
Pendapatan NegaraBab III15. Penerbi
Page 92 and 93:
Pendapatan NegaraBab IIIUraianTabel
Page 94 and 95:
Pendapatan NegaraBab IIIkomunikasi
Page 96 and 97:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.
Page 98 and 99:
Pendapatan NegaraBab IIIpersentase3
Page 100 and 101:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.6
Page 102 and 103:
Pendapatan NegaraBab IIIBoks III .2
Page 104 and 105:
Pendapatan NegaraBab IIIPada tangga
Page 106 and 107:
Pendapatan NegaraBab IIIAgung terha
Page 108 and 109:
Pendapatan NegaraBab IIIURAIANTabel
Page 110 and 111:
Pendapatan NegaraBab IIIGrafik III.
Page 112 and 113:
Pendapatan NegaraBab IIITingginya p
Page 114 and 115:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
Page 116 and 117:
Pendapatan NegaraBab III3. PNBP Dep
Page 118 and 119:
Pendapatan NegaraBab III6. PNBP Dep
Page 120 and 121:
Pendapatan NegaraBab IIIkenavigasia
Page 122 and 123:
Pendapatan NegaraBab III3.3.2. Perk
Page 124 and 125:
Pendapatan NegaraBab IIIakan mening
Page 126 and 127:
Pendapatan NegaraBab IIIamandemen t
Page 128 and 129:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.1
Page 130 and 131:
Pendapatan NegaraBab IIIPerindustri
Page 132 and 133:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
Page 134 and 135:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
Page 136 and 137:
Pendapatan NegaraBab IIIyang diperk
Page 138 and 139:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
Page 140 and 141:
Pendapatan NegaraBab IIIperhitungan
Page 142 and 143:
Pendapatan NegaraBab IIIIndonesia j
Page 144 and 145:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207: Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
Page 236 and 237: Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
Page 306 and 307:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Lampiran 1Lampiran 1RINGKASAN ANGGA
Page 388 and 389:
Lampiran 3Lampiran 3PENERIMAAN NEGA
Page 390 and 391:
Lampiran 5Lampiran 5BELANJA PEMERIN
Page 392 and 393:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Lampiran 7KODE FUNGSI/SUB FUNGSI JU
Page 408:
Lampiran 9Lampiran 9PEMBIAYAAN DEFI
show all

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?