Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008Bab IIperpajakan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk pemberian insentif secaraterukur dan bantuan sosial secara langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluarandan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.Tantangan yang tidak mudah diatasi dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan,meliputi: masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan tingginyaangka pengangguran usia muda. Selain itu kualitas pelayanan penempatan danperlindungan TKI di luar negeri masih perlu ditingkatkan.Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut, pemerintah menempuh kebijakansebagai berikut. Pertama, menciptakan lapangan kerja formal seluas-luasnya, mengingatlapangan kerja formal lebih produktif dan lebih memberikan perlindungan sosial kepadapekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia,lapangan kerja formal yang diciptakan didorong kearah industri padat karya, industrimenengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor. Kedua, mendorongperpindahan pekerja dari pekerjaan yang berproduktivitas rendah ke pekerjaan yangmemiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja.Upaya-upaya pelatihan tenaga kerja perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan agarperalihan tersebut dapat terjadi. Ketiga, mendorong sektor informal melalui fasilitas kreditUMKM.Percepatan pengurangan kemiskinan dalam tahun 2008 dititikberatkan pada upayamenjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; mengembangkan kegiatan ekonomiyang berpihak pada kepentingan rakyat miskin; menyempurnakan dan memperluascakupan program pembangunan berbasis masyarakat; meningkatkan akses masyarakatmiskin kepada pelayanan dan fasilitas dasar terutama pada daerah tertinggal danterisolasi; serta membangun dan menyempurnakan perlindungan sosial bagi masyarakatmiskin. Pendekatan utama yang digunakan adalah melindungi rumah tangga miskinkhususnya yang sangat miskin serta meningkatkan keberdayaan rumah tangga miskin.Masyarakat miskin didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secarakolektif, berbasis masyarakat, serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatanrumah tangga miskin. Terkait dengan hal tersebut, kapasitas pemerintah danpendampingan langsung kepada masyarakat akan ditingkatkan sehingga mampumendorong kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dalam menanggulangipermasalahannya.2.3.4.3. Peningkatan Ketahanan Sektor Keuangan danIntermediasiSektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana pensiun,asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, merupakan sektor yang sangat kompleks dandinamis, serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektordengan lainnya baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Denganmemperhatikan kondisi tersebut maka diperlukan harmonisasi peraturan dan kebijakanyang tanggap terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakansektor keuangan diarahkan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dinamis danmenciptakan sistem pengawasan secara terpadu. Program yang akan dilaksanakanmeliputi pembentukan kerangka pengembangan sektor keuangan secara utuh termasukNK dan RAPBN 2008II-33