Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VGrafik V.3Peta Dana Bagi Hasil Pajak se-Provinsi di Indonesia, 2006-2007 *)miliar rupiah8.000,007.000,006.000,005.000,004.000,00UraianUraian2006200620072007DaerahDaerahJumlahJumlah%%DaerahDaerahJumlahJumlah%%TotalTotal333325.020,5025.020,50100100333331.470,5831.470,58100100TertinggiTertinggiDKIDKI5.848,155.848,1523,3723,37DKIDKI6.854,066.854,0621,7821,78TerendahTerendahGorontaloGorontalo71,7871,780,290,29GorontaloGorontalo96,7796,770,310,31Rata-RataRata-Rata3333758,20758,20--3333953,65953,65--3.000,002.000,001.000,000,00GorontaloSulbarBabelBengkuluSulutYogyakartaSultenggMalutNTBSultengMalukuNTTBali*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di ProvinsiBersangkutanSumbarLampungKalbarKaltengKalselKep RiauJambiIrjabarPapuaSulselNADBantenSumselSumutJatengDKIJabarJatimKaltimRiau2006 2007Sumber: Departemen Keuangan, data diolahpada tahun 2007, atau naik rata-rata sebesar 18,2 persen per tahun. Demikian pula,DAU yang dialokasikan ke kabupaten/kota juga meningkat, dari Rp54.311,2 miliar padatahun 2001 diperkirakan menjadi Rp148.308,7 miliar pada tahun 2007, atau meningkatrata-rata sebesar 18,2 persen per tahun.Peta dana alokasi umum seluruh provinsi Indonesia disajikan pada Grafik V.4,sedangkan perkembangan alokasi dan proporsi DAU per provinsi dari tahun 2005 hinggatahun 2007 disajikan pada Tabel V.3. Dari Tabel V.3 tersebut dapat dilihat bahwa padatahun 2007, provinsi yang menerima DAU tertinggi adalah Jawa Timur dengan alokasisekitar 11,38 persen dari total DAU nasional, sedangkan provinsi yang menerima DAUterendah adalah DKI Jakarta dengan alokasi sebesar 0,07 persen dari total DAU nasional.Provinsi lainnya yang memperoleh alokasi DAU tertinggi setelah Provinsi Jawa Timuryaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Papua, masing-masing sebesar 6,4 persen,5,7 persen, dan 5,3 persen dari DAU nasional. Sementara itu, provinsi yang menerimaalokasi DAU di bawah rata-rata, di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur,Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Provinsi-provinsi yang menerima alokasi DAU di bawahrata-rata alokasi DAU nasional tersebut sebagian besar terkonsentrasi pada daerah-daerahyang baru mengalami pemekaran, memiliki kebutuhan belanja pegawai yang relatifrendah, serta daerah yang memiliki potensi DBH SDA dan pajak yang tinggi.NK dan RAPBN 2008V-7