Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VISengketa IPPs diawali dengan ditandanganinya 27 kontrak jual beli listrik dengan pihakswasta dalam bentuk Power Purchase Agreement (PPA) dan Energy Sales Contract (ESC)oleh PLN sehubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang UsahaPenyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta, yang juga disertai dengan Joint Operation Contract(JOC) antara pengembang dan Pertamina. Sejumlah kontrak mempersyaratkan adanyaSupport Letter dari Pemerintah. Karena Indonesia dilanda krisis pada pertengahan 1997,berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/PengkajianKembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan denganPemerintah/Badan Usaha Milik Negara, PLN dan Pertamina membatalkan kontrak-kontrakdi atas sehingga menimbulkan sengketa.Ada tiga pola dalam menyelesaikan sengketa di atas, yaitu (i) closed-out atau penghentiankontrak dengan beberapa disertai pemberian kompensasi (7 kontrak), (ii) renegosiasi termsand conditions kontrak (17 kontrak), dan (iii) ajudikasi atau arbitrase-litigasi (3 kontrak,yaitu PLTP Dieng, PLTP Patuha, dan PLTP Karaha Bodas).Sengketa atas kontrak PLTP Dieng dan PLTP Patuha telah dapat diselesaikan melaluisettlement agreement dengan Overseas Private Investment Corporation (OPIC) selakuperusahaan asuransi dari kedua proyek tersebut.Adapun untuk PLTP Karaha Bodas, pengembang menuntut ganti rugi kepada PLN danPertamina melalui Arbitrase Internasional Swiss. Berdasarkan keputusan ArbitraseInternasional Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang kemudian dikuatkan dengan putusanSupreme Court Amerika Serikat tanggal 04 Oktober 2004, Pertamina diwajibkan untukmembayar kepada KBC sejumlah US$261,16 juta ditambah bunga 4 persen per tahun sejak1 Januari 2001 sampai dengan diterimanya seluruh pembayaran.Dalam sengketa yang terkait dengan kegiatan BPPN, Pemerintah menghadapi gugatangugatanyang antara lain karena BPPN menolak klaim pencairan deposito, giro, dan lainlain.Beberapa perkara telah sampai pada pengadilan tingkat banding, kasasi, dan bahkanpeninjauan kembali. Secara keseluruhan, sampai saat ini BPPN digugat ganti rugi sebesarRp430,66 miliar dan US$132,73 juta.6.3.10. Keanggotaan Organisasi InternasionalKeanggotaan Indonesia pada beberapa organisasi internasional menimbulkan komitmenPemerintah untuk memberikan kontribusi kepada organisasi internasional tersebut.Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diatur dalam Keputusan PresidenNomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesiapada Organisasi-organisasi Internasional. Selanjutnya pelaksanaannya diatur dalamKeputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata CaraPengajuan Usulan dan Peninjauan Kembali Keanggotaan Indonesia serta PembayaranKontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.Untuk tahun 2008, diperkirakan jumlah dana yang harus disiapkan oleh Pemerintah untukpembayaran kewajiban yang berbentuk Trust Fund dan Penyertaan Modal akan mencapaisekitar Rp267,27 miliar, dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel VI.24.NK dan RAPBN 2008VI-77