Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VTabel V.13Rekap Keputusan Mendagri tentang PembatalanPerda Pajak Daerah dan Retribusi DaerahBerdasarkan Sektor, per 2 Maret 2006No. Sektor Jumlah1 Perkebunan 382 Peternakan 533 Pertanian 164 Kehutanan 585 ESDM 386 Indag 827 Koperasi dan UKM 48 Kelautan dan perikanan 409 Tenaga kerja 5510 Perhubungan 6811 Lingkungan Hidup 1312 Pekerjaan Umum 313 Budaya dan Pariwisata 314 Pungutan Lainnya 34Jumlah 505Sumber: Depdagri, data diolahUpaya mengurangi pajak daerah dan retribusi daerah yang bermasalah merupakan salahsatu prioritas dalam program perbaikan iklim investasi. Salah satu rencana tindak yangdituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan PercepatanPengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalahpeninjauan perda-perda yang menghambat investasi.Untuk memberikan kepastian berusaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,pemerintah secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan sistem pajak daerahdan retribusi daerah seiring dengan perkembangan proses desentralisasi fiskal. Otonomifiskal di bidang pendapatan akan diarahkan pada perluasan basis pajak dan retribusidaerah, serta pemberian kewenangan yang lebih besar dalam penetapan tarif. Langkahini disertai dengan perbaikan sistem perpajakan daerah dimana jenis pajak dan retribusiakan ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidakmemberikan ruang bagi daerah untuk menambah jenis pungutan lain (closed-list).Melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah disertai dengan pemberian kewenangandalam penetapan tarif yang pengaturannya dilakukan secara rinci dalam UU seharusnyatidak lagi memerlukan pengendalian yang sangat ketat dari pemerintah pusat. Penerapansistem pengawasan yang bersifat represif masih dapat dipertimbangkan untukmemberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah. Namun demikian,pengawasan represif tersebut perlu disertai dengan pemberian sanksi yang efektif, baikdalam bentuk sanksi bagi pejabat daerah yang tidak melaporkan pungutan daerah,ataupun bentuk lain, seperti penundaan dana transfer atau restitusi (pengembalian) pajakdan retribusi kepada masyarakat, bila di kemudian hari pungutan tersebut dibatalkan.Langkah-langkah perbaikan format otonomi fiskal di bidang pendapatan dan pengawasanpungutan daerah tersebut telah dituangkan dalam RUU Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, yang saat ini sedang dibahas di DPR. UU baru tersebut diharapkan dapatmengurangi keinginan daerah untuk menciptakan pungutan yang bermasalah danNK dan RAPBN 2008V-37