12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kebijakan <strong>Anggaran</strong> Belanja Pemerintah Pusat <strong>2008</strong>Bab IVSelain itu, kemajuan dalam pelaksanaan agenda aman <strong>dan</strong> damai juga tercermin darimenguatnya kepercayaan internasional terhadap institusi militer, dengan meningkatnyaperan serta Indonesia dalam misi perdamaian <strong>dan</strong> keanggotaan tidak tetap DewanKeamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Dicabutnya embargo oleh AmerikaSerikat terhadap pembelian peralatan utama sistem senjata (alutsista) TNI, <strong>dan</strong>tercapainya beberapa kerjasama militer makin meningkatkan kemampuan pertahanannegara, meskipun belum sampai pada tingkat kebutuhan minimum essential force.Infrastruktur aturan hukum <strong>dan</strong> kelembagaan penanganan terorisme yang terusdiperkuat merupakan keseriusan dalam upaya pencegahan <strong>dan</strong> pemberantasan terorisme.Dalam tahun 2007, diharapkan Noordin M Top beserta jaringannya dapat ditangkap,kejahatan narkoba menurun, penanganan keamanan laut semakin membaik, <strong>dan</strong> dayapenggentar makin meningkat seiring dengan upaya pemenuhan alutsista pertahanan.Sejalan dengan berbagai kemajuan tersebut, upaya penanggulangan penyelundupan,baik illegal fishing, illegal mining maupun illegal logging juga makin ditingkatkan. Upayapenanggulangan illegal fishing dalam kurun waktu yang sama telah menunjukkankemajuan penting dengan terlaksananya pemasangan 1.444 buah transmitter pemantaukapal <strong>dan</strong> pembangunan unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan di 5 lokasi (Belawan,Jakarta, Pontianak, Bitung, <strong>dan</strong> Tual) pada tahun 2006. Pengadilan khusus perikanandi lima lokasi tersebut dalam tahun 2007 diharapkan telah dapat beroperasi yang didukungdengan sarana pengawasan yang lebih baik. Demikian pula, upaya penanggulangan illegallogging, pada tahun 2006 telah berhasil menekan kasus-kasus pembalakan liar <strong>dan</strong>perdagangan kayu ilegal, yang antara lain ditunjukkan dengan tertangkapnya 173tersangka di Papua dengan barang bukti kayu bulat 385.580 meterkubik, kayu olahan20.166 meterkubik, <strong>dan</strong> peralatan 1.269 unit. Di samping itu, telah berhasil dijalinkerjasama dengan negara-negara konsumen kayu, seperti China, Jepang, Inggris, KoreaSelatan <strong>dan</strong> Norwegia untuk mencegah perdagangan kayu ilegal. Berbagai kemajuantersebut, juga dilengkapi dengan terbentuknya Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat(SPORC) di 10 provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, SulawesiSelatan, <strong>dan</strong> Papua. Dalam tahun 2007, diharapkan sistem perlindungan <strong>dan</strong>pengamanan hutan akan lebih kuat, se<strong>dan</strong>gkan kapasitas kelembagaan perlindunganhutan, operasi pengamanan hutan, <strong>dan</strong> penyelesaian kasus hukum pelanggaran ataukejahatan di bi<strong>dan</strong>g kehutanan juga akan lebih ditingkatkan.Masalah <strong>dan</strong> Tantangan Pokok Agenda Aman <strong>dan</strong> Damai Tahun <strong>2008</strong>Beberapa tantangan pokok yang masih akan dihadapi dalam upaya mewujudkan agendaaman <strong>dan</strong> damai pada tahun <strong>2008</strong> adalah meningkatkan rasa aman, kekuatanpertahanan, serta penanganan gangguan <strong>dan</strong> ancaman terorisme. Rasa aman bagimasyarakat masih belum dapat terwujud seutuhnya. Hal tersebut ditandai antara laindengan masih tingginya tingkat kriminalitas (crime rate), yaitu jumlah kejadian kejahatanper 100.000 penduduk, yang meningkat dari 121 pada tahun 2005 menjadi 128 padatahun 2006, meskipun pada saat yang sama telah dicapai peningkatan penyelesaiantindak perkara (clearance rate) dari 57,0 persen menjadi 59,5 persen. Sementara itu,kemampuan pertahanan nasional belum dapat memberikan efek penangkal (detterence),bahkan belum mampu memenuhi kekuatan <strong>dan</strong> gelar minimum essential forces, baikdalam memberikan fungsi operasi militer maupun operasi militer selain perang. KekuatanNK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>IV-21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!