Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan terbesar PNBP POLRI dalam RAPBN 2008 diperkirakan dari penerimaansurat ijin mengemudi (SIM) sebesar Rp613,3 miliar, mengalami kenaikkan sebesar Rp88,6miliar atau sebesar 16,9 persen dibandingkan dengan penerimaan yang ditetapkan dalamRAPBN-P 2007 sebesar Rp524,7 miliar. Sedangkan untuk penerimaan pemberian ijinsenjata api (senpi) pada tahun 2007 sebesar Rp5,10 miliar mengalami penurunan sebesarRp4,12 miliar atau 80,8 persen dibandingkan dengan RAPBN tahun 2008 sebesar Rp0,98miliar akibat adanya kebijakan pembatasan ijin penggunaan senpi.Adapun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah di bidang PNBP POLRIyaitu: (i) peningkatan PNBP POLRI seiring dengan meningkatnya pembelian kendaraanbermotor; (ii) penetapan perubahan kebijakan di bidang kepolisian berdasarkan UU yangberlaku umum pada kementerian/lembaga dan PP No.41 tahun 2004; (iii) pengetatanpemberian ijin kepemilikan senjata api (senpi).5. PNBP Badan Pertanahan Nasional (BPN)Dalam RAPBN 2008, penerimaan PNBP BPN direncanakan sebesar Rp1.132,6 miliaratau mengalami kenaikan sebesar Rp6,4 miliar atau 0,6 persen dibandingkan denganRAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp1.126,2miliar (lihat Grafik III.27). Kenaikanpenerimaan dalam RAPBN 2008 tersebutdisebabkan oleh adanya akselerasipertumbuhan ekonomi yang lebih tinggidan kebijakan-kebijakan di bidang PNBPBPN yaitu: (i) melakukan evaluasiterhadap kebijakan dan peraturanpelaksanaan, khususnya menyangkuttarif dan jenis PNBP di lingkungan BPNRI; (ii) meningkatkan sosialisasipelayanan pertanahan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat;(iii) meningkatkan kualitas dan kuantitaspelayanan kepada publik; (iv)meningkatkan pengawasan; serta (v)meningkatkan kerjasama antar instansiyang terkait dengan PNBP.Rp miliar120010008006004002000Sumber: BPNGra fik III.27T a r get PNBP BPNTahun 2007 dan 2008(miliar rupiah)1126,2APBN 20071126,2RAPBN-P20071132,6RAPBN20086. PNBP Departemen Hukum dan HAM (Depkumham)Dalam tahun 2008 kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di bidang PNBPDepkumham yaitu: (i) peningkatan PNBP pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI),Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan PNBP Lainnya dalam rangkaintensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan; (ii) penerapan APEC Business Travel Card(ABTC); (iii) penerapan smart card bagi frequent traveller; (iv) mewujudkan SistemInformasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) mencakup sistem cekal, paspor, visa,ijin tinggal dan border management yang saling terkait satu sama lain; dan (v)memasukkan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) sebagai PNBP.NK dan RAPBN 2008III-51