Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 20082009; dan (iv) pengalokasian dana cadangan umum. Sementara itu, lebih rendahnyabagian anggaran subsidi terkait dengan (i) lebih rendahnya alokasi subsidi BBM sebagaiakibat dari kebijakan pemerintah, yaitu konversi penggunaan minyak tanah kepada LPG,(ii) efisiensi pada subsidi listrik, (iii) menurunnya sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM)penerima Raskin.Rincian realisasi dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasidari tahun 2005 hingga 2008 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.2.4.4.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiBerbeda dengan belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusatmenurut fungsi bukan merupakan dasar pertimbangan untuk mengalokasikan anggaranbelanja. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan kompilasi alokasi anggaranyang dilaksanakan oleh K/L melalui program kerja K/L yang bersangkutan dalam upayauntuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2008.Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari: (i) pelayananumum, (ii) pertahanan, (iii) ketertiban dan keamanan, (iv) ekonomi, (v) lingkunganhidup, (vi) perumahan dan fasilitas umum, (vii) kesehatan, (viii) pariwisata dan budaya,(ix) agama, (x) pendidikan, dan (xi) perlindungan sosial. Berdasarkan pada realisasi danpenetapan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dalam periodetahun 2005–2007, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat masih terkonsentrasi padafungsi pelayanan umum (rata-rata 65,1 persen), fungsi pendidikan (9,8 persen), fungsiekonomi (8,7 persen), dan fungsi pertahanan, serta fungsi ketertiban dan keamanan(rata-rata 10,6 persen).Relatif tingginya proporsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebutmenunjukkan bahwa fungsi dominan pemerintah masih terkonsentrasi pada pemberianpelayanan umum kepada masyarakat. Termasuk di dalam fungsi pelayanan umum adalahprogram-program yang tidak dilaksanakan oleh K/L, namun menyerap alokasi anggaranyang cukup besar, seperti pembayaran kontribusi sosial (pensiun dan askes), pembayaranbunga utang, subsidi dan belanja lain-lain.Dalam tahun 2005, realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum mencapaiRp255.603,2 miliar (9,5 pesen terhadap PDB) atau 70,8 persen dari belanja pemerintahpusat. Jumlah tersebut terdiri dari : (i) alokasi anggaran untuk cicilan dan bunga utangRp74.921,6 miliar, (ii) alokasi anggaran untuk subsidi dan transfer lainnya Rp144.284,4miliar, (iii) alokasi anggaran belanja lain-lain Rp21.126,2 miliar, dan (iv) alokasi anggaranuntuk program-program pelayanan umum yang dilaksanakan kementerian/lembagaRp15.271,0 miliar.Sementara itu, dalam tahun 2006, realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umummencapai Rp283.343,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari : (i) alokasi anggaran untukcicilan dan bunga utang Rp78.828,1 miliar, (ii) alokasi anggaran untuk subsidi dan transferlainnya Rp140.058,5 miliar, (iii) alokasi anggaran belanja lain-lain Rp31.784,3 miliar,IV-78 NK dan RAPBN 2008