Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vserta bantuan keuangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber danabagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), serta dana perimbangan, yangmeliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus(DAK).Sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah,kebijakan alokasi anggaran belanja ke daerah diarahkan antara lain untuk:(i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (ii) meningkatkanakuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (iii) mengurangi kesenjanganfiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontalimbalance); (iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensianggaran.Perbandingan antara jumlah nominal dan pertumbuhan realisasi belanja ke daerah daritahun ke tahun sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal dapatdilihat pada Grafik V.1. Pada grafik tersebut terlihat bahwa dari tahun anggaran 1996/1997 s.d. tahun 2007 secara nominal alokasi belanja ke daerah senantiasa meningkatcukup signifikan, dengan persentase pertumbuhan yang bervariasi dari tahun ke tahun.Pertumbuhan realisasi belanja ke daerah tertinggi terjadi pada saat implementasidesentralisasi fiskal pada tahun 2001, yang meningkat sangat signifikan mencapai sekitar133,9 persen.Grafik V.1Perkembangan Realisasi Belanja Ke Daerah, 1996/1997 s.d. 2007300,0160,0140,0250,0120,0200,0100,0Triliun Rupiah150,080,060,0Persen100,040,020,050,0--1996/19971997/19981998/19991999/200020002001200220032004200520062007(20,0)Alokasi belanja ke daerahPertumbuhanSumber: Departemen Keuangan, data diolahSementara itu, perkembangan realisasi belanja ke daerah yang dialokasikan dalam APBNselama tujuh tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu dari tahun 2001 – 2007disajikan dalam Tabel V.1.NK dan RAPBN 2008V-3