Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vatas air (BBN-KB&KAA) dengan tarif maksimum 10 persen, (iii) pajak bahan bakar kendaraanbermotor (PBB-KB) dengan tarif maksimum 5 persen, serta (iv) pajak pengambilan danpemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3ABT&AP) dengan tarif maksimum 20persen. Pajak provinsi sifatnya limitatif, artinya provinsi tidak diperkenankan mengadakanjenis pajak lain selain keempat jenis pajak yang telah ditetapkan. Disamping itu, tarif pajaktersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pemerintah pusat melalui peraturanpemerintah.Sementara itu, jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota berdasarkan UU tersebutterdiri atas: (i) pajak hotel dengan tarif maksimum 10 persen, (ii) pajak restoran dengan tarifmaksimum 10 persen, (iii) pajak hiburan dengan tarif maksimum 35 persen, (iv) pajak reklamedengan tarif maksimum 25 persen, (v) pajak penerangan jalan dengan tarif maksimum 10persen, (vi) pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif maksimum 20 persen,dan (vii) pajak parkir dengan tarif maksimum 20 persen. Kabupaten/kota diberi keleluasaanuntuk menetapkan tingkat tarif pajak tersebut dengan catatan tidak melebihi tarif maksimum.Selain ketujuh jenis pajak tersebut, kabupaten/kota diperkenankan untuk menciptakan jenispajak lain, sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya dengan memperhatikan kriteriakriteriayang telah ditetapkan dalam UU yaitu: (i) bersifat pajak dan bukan retribusi, (ii)obyek pajak berada di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyaimobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kotayang bersangkutan, (iii) obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengankepentingan umum, (iv) obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyekpajak pusat, (v) potensinya memadai, (vi) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,(vii) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan (viii) menjagakelestarian lingkungan.Secara nasional, peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam keseluruhan penerimaandaerah masih sangat terbatas, khususnya di kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, penerimaanpajak daerah dan retribusi daerah rata-rata mencakup 91,0 persen dari total penerimaanPAD atau 47,0 persen dari total pendapatan APBD. Relatif kecilnya peranan pajak daerahdan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah dalam APBD serta adanya keleluasaandaerah, khususnya kabupaten/kota, untuk memungut jenis pajak dan retribusi lain selainyang ditetapkan dalam peraturan perundangan, telah menimbulkan permasalahan dalampelaksanaannya. Beberapa daerah telah memanfaatkan peluang tersebut untukmeningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang ada. Namun, banyakpula daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan tidak memperhatikankriteria yang ditetapkan dan bahkan ada yang bertentangan dengan kepentingan umum.Pungutan daerah lebih banyak hanya berorientasi kepada peningkatan PAD semata-matadan belum melihatnya dari aspek yang lebih luas, seperti penciptaan iklim investasi yangkondusif di daerah.Sampai dengan tahun 2006, terdapat sekitar 12 jenis pajak baru dan sekitar 280 jenis retribusibaru yang ditetapkan oleh daerah, dengan hasil yang sangat kecil dan bervariasi. Penerimaanretribusi yang dapat memberikan hasil yang relatif besar adalah retribusi yang berkaitandengan pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil hutan dan pertambangan. Namun,kegiatan di sektor ini telah dikenakan pungutan pusat berupa penerimaan negara bukanpajak, sehingga peluang bagi daerah untuk melakukan pemungutan di sektor ini relatif kecildan tidak dapat diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.NK dan RAPBN 2008V-35