Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008Bab IIundang desentralisasi dengan undang-undang sektoral, peningkatan kapasitas daerah,adanya rencana penghapusan dana penyesuaian mulai tahun 2008 sejalan denganpenghapusan kebijakan penyesuaian DAU (hold-harmless), dimana tidak ada daerahyang menerima DAU lebih kecil daripada DAU yang diterima pada tahun sebelumnya,masih terdapatnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mendorong timbulnyaekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi, belum tersedianya Standar PelayananMinimum (SPM), pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,serta rencana pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK.Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pelaksanaan kebijakan desentralisasifiskal ke depan diarahkan untuk melaksanakan prinsip penyerahan sumber pembiayaankepada daerah seiring dengan penyerahan kewenangan (money follows function) secarakonsisten, meningkatkan upaya harmonisasi dana desentralisasi dengan danadekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusandaerah, penguatan taxing power kepada daerah, penerapan expenditure efficiencyprinciples dalam pemberian kewenangan pelayanan publik kepada daerah, sertapelaksanaan performance based budgeting dalam kebijakan desentralisasi fiskal.Pembiayaan AnggaranDalam beberapa tahun terakhir, orientasi kebijakan pembiayaan mulai diprioritaskanpada sumber pembiayaan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada sumberpembiayaan luar negeri. Hal ini terlihat dari proporsi pembiayaan dalam negeri terhadaptotal pembiayaan yang cenderung meningkat, bahkan telah melebihi proporsi pembiayaanyang bersumber dari luar negeri sejak tahun 2006. Bila dalam tahun 2005, proporsipembiayaan dalam negeri terhadap total pembiayaan (minus pembayaran cicilan utangpokok) sekitar 44,4 persen dalam tahun 2006 meningkat menjadi 68,2 persen. Selanjutnya,dalam tahun 2007, proporsi pembiayaan yang sama sekitar 63,7 persen. Hal ini sejalandengan strategi Pemerintah untuk secara konsisten mengembangkan pasar obligasinasional. Dengan berkembangnya pasar SBN di dalam negeri, maka Pemerintah akanlebih fleksibel dalam mencari alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah danberisiko lebih rendah. Dalam tiga tahun terakhir, pembiayaan luar negeri (neto) tercatatnegatif yang berarti bahwa penarikan pinjaman luar negeri lebih rendah dibandingkandengan pembayaran cicilan pokok utangnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintahuntuk mengurangi beban utang luar negeri melalui percepatan pelunasan utang.Sementara itu, pembiayaan dari non utang dalam beberapa tahun terakhir bersumberdari perbankan dalam negeri, penjualan aset oleh PT PPA, dan privatisasi. Secara umum,perkembangan realisasi pembiayaan dari sumber non utang tersebut di atas cenderungsemakin berkurang, antara lain karena semakin terbatasnya dana simpanan Pemerintahdi Bendahara Umum Negara, semakin berkurangnya stok aset yang dapat dijual olehPT PPA, dan kebijakan pemerintah dalam penyehatan BUMN.2.4.2 Asumsi Dasar RAPBN Tahun 2008Prospek kinerja perekonomian nasional dalam tahun 2008 khususnya beberapa indikatorutama ekonomi makro, merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadapNK dan RAPBN 2008II-43