Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IIIPendapatan NegaraAdapun langkah-langkahkebijakan pemerintah di bidangkehutanan yang akan dilakukanpada tahun 2008 antara lain: (i)pemberantasan pembalakan liar(illegal logging) dan perdagangankayu ilegal; (ii) revitalisasi sektorkehutanan, khususnya industrikehutanan; (iii) rehabilitasi dankonservasi sumber daya hutan;(iv) pemberdayaan masyarakat didalam dan di sekitar hutan; (v)pemantapan kawasan hutan; (vi)perubahan tarif provisi sumber daya hutan (PSDH) untuk bahan baku serpih (BBS);(vii) perubahan tarif dana reboisasi (DR) untuk kayu bulat kecil (KBK); dan (viii)perubahan harga patokan provisi sumber daya hutan (PSDH) untuk kayu jati.Sementara itu, penerimaan SDA perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2006 tentang Tarif Pungutan PNBP Departemen Kelautan dan Perikanan, meliputi: (i)pungutan pengusahaan perikanan (PPP), termasuk di dalamnya pungutan perikananasing (PPA); dan (ii) pungutan hasil perikanan (PHP).3503002502001501005005.000,04.000,03.000,02.000,01.000,0Grafik III.21Penerim aan SDA Perikanan 2002 - 2008(miliar rupiah)2002 2003 2004 2005 2006 APBNPerikanan2007Sumber: Departemen KeuanganRAPBN-P2007-2002Grafik III.20Penerim aan SDA Keh ut anan 2002 - 2008(miliar rupiah)Target penerimaan SDA perikanandalam RAPBN 2008 diperkirakanhampir sama dengan yang ditetapkandalam RAPBN-P tahun 2007 sebesarRp250 miliar (0,01 persen PDB).Jumlah ini meliputi: (i) penerimaanSDA yang berasal dari pungutanpengusahaan perikanan (PPP) danpenerimaan dari pungutan hasilperikanan (PHP). (lihat Grafik III.21)Pada tahun 2008 pemerintah akanmelakukan kebijakan di bidangperikanan yang meliputi antara lain:(i) menghentikan operasi kapal asing dengan tidak memperpanjang bilateralarrangement; (ii) mendorong dibentuknya perusahaan PMA; (iii) meningkatkankemampuan armada perikanan dalam negeri untuk menggantikan kapal asing yangberoperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas; (iv) peningkatanpelayanan, percepatan perijinan (mobile unit) dan administrasi penagihan; (v)penghapusan sistem lisensi dan keagenan kapal asing; (vi) ijin penangkapan ikan hanyaakan diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia; dan (vii) pengembanganusaha perikanan tangkap dengan pola investasi terpadu, yaitu pengintegrasian dari huluke hilir usaha penangkapan ikan dan industri pengolahan ikan.20032004Sumber: Departemen KeuanganRAPBN20082005Dana Reboisasi PSDH IHPH2006APBN 2007RAPBN-P 2007RAPBN 2008III-46 NK dan RAPBN 2008