Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IIIPendapatan NegaraBoks III.1. : Beberapa Pokok-Pokok Perubahan Ketentuan UmumPerpajakan (KUP)1. Penambahan definisi pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepadaNegara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.2. Pembetulan SPT dapat dilakukan sampai dengan daluarsa, kecuali untuk SPT rugi atauSPT lebih bayar paling lama 2 tahun sebelum daluarsa sepanjang belum dilakukanpemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan WP sendirisetelah pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan sebesar 150 persen.3. Denda keterlambatan penyampaian SPT sebagai berikut: (i) SPT tahunan PPh OrangPribadi Rp100 ribu, (ii) SPT tahunan PPh Badan Rp1 juta, (III) SPT Masa PPN Rp500ribu dan (iv) SPT masa lainnya Rp100 ribu.4. Batas akhir pemeriksaan SPT-LB tertunda apabila terhadap WP dilakukan pemeriksaanbukti permulaan.5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masapenerbitan faktur pajak dikenakan sanksi. PKP yang gagal berproduksi dan telahdiberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali. Pengusahayang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, tidak dikenakan sanksiadministrasi tetapi dikenai sanksi pidana.6. Percepatan restitusi dapat diberikan kepada WP patuh dan WP dengan persyaratantertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.7 . Barang bawaan oleh wisatawan manca negara dapat diberikan restitusi PPN.8. Daluarsa penetapan pajak 5 tahun sejak akhir masa pajak atau bagian tahun pajak atautahun pajak. Sementara daluarsa penagihan selama 5 tahun sejak penerbitan penetapanpajak.9. Hak mendahului diubah menjadi sampai dengan daluarsa penagihan pajak.10. WP berhak untuk memperoleh hasil penelitian keberatan dan hadir untuk memberikanketerangan dan menerima penjelasan dalam pembahasan keberatan.11. Keberatan diajukan harus dalam jangka waktu tiga bulan sejak Surat Keberatan dikirim.Sementara data/informasi yang pada saat pemeriksaan masih berada pada pihak ketigadapat dipertimbangkan. WP membayar ketetapan pajak paling sedikit sejumlah pajakyang disetujui oleh WP, dengan demikian jangka waktu pelunasan pajak tertangguhdan jumlah pajak yang diajukan keberatan belum merupakan utang pajak. Tetapiapabila WP kalah dan masih harus membayar kekurangan pajak dikenakan denda 50persen.12. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidakditagih dengan Surat Paksa dan apabila WP kalah dikenai denda sebesar 100 persendari pajak yang belum dilunasi. WP berhak memperoleh keterangan secara tertulismengenai dasar keputusan keberatan.13. WP go-public yang laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian dapat dilakukanpemeriksaan cukup dengan pemeriksaan kantor apabila WP tersebut termasuk dalamkriteria yang harus diperiksa.14. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya wajib memberikandata dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak.Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pidana, penjaradan denda.III-2 NK dan RAPBN 2008