Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIBoks VI.2. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembiayaan SyariahKonsep keuangan syariah telah menjadi konsep universal dan berkembang secarapesat. Konsep ini telah diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam melainkanjuga oleh negara non Islam di berbagai negara baik di kawasan Asia maupun Eropa.Konsep keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari AlQur’an dan Al Hadist. Oleh karena itu, instrumen keuangan berbasis syariah memilikikarakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, antara lainadanya larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta diperlukannya aset sebagaidasar transaksi.Salah satu jenis instrumen keuangan berbasis syariah yang telah diterbitkan olehbanyak negara adalah surat berharga syariah atau disebut juga sukuk. Instrumenkeuangan ini pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan surat berharga konvensional,dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan berupamargin, sewa atau bagi hasil. sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksipendukung (underlying transaction) atas sejumlah tertentu aset, serta perlunya aqadatau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.Negara-negara yang telah menerbitkan Sukuk selama ini antara lain Malaysia,Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan dan salah satu negarabagian Jerman yaitu Sachsen Anhalt. Sementara beberapa negara lainnya, misalnyaPemerintah Inggris dan Jepang akan segera menerbitkan Sukuk dalam waktu dekat.Sejalan dengan perkembangan pasar keuangan berbasis syariah tersebut, Pemerintahsedang menjajaki penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain sebagaisalah satu alternatif instrumen pembiayaan negara, penerbitan SBSN juga bertujuanantara lain untuk: (i) mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangansyariah dalam negeri; (ii) menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah; (iii)memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (iv) mengembangkan alternatifinstrumen investasi; (v) mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan(vi) mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat yang belum terjaringsistem keuangan konvensional.Dalam rangka penerbitan SBSN atau Sukuk Negara, diperlukan landasan hukumyang kuat bagi Pemerintah yaitu dengan suatu undang-undang tersendiri. DraftRUU SBSN saat ini telah disampaikan kepada DPR-RI untuk selanjutnya akandilakukan pembahasan. RUU SBSN tersebut antara lain memuat beberapa materipokok sebagai berikut.1. Underlying AssetUnderlying asset atau disebut juga sebagai Aset SBSN dapat berasal dari BarangMilik Negara (BMN) atau obyek lain yang merupakan hasil pembiayaan SBSN.Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan SBSN hanya terbataspada hak manfaat (beneficial title) dan tanpa disertai pemindahtanganan fisik atauperubahan kepemilikan (legal title). Dengan demikian, pemindahtanganan BMNNK dan RAPBN 2008VI-15