ensiklopedi nurcholish madjid - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTan, seperti Nabi Musa a.s. menentangRaja Fir‘aun, seorang tiran(thâghût) dari Mesir Kuno.Lebih lanjut, Bellah juga menyebutkanbahwa sistem Madinahadalah suatu bentuk nasionalismeyang egaliter partisipatif (“equalitarianparticipant nationalism”). Halitu berbeda sekali dengan sistemrepublik negara kota (city state)Yunani kuno yang membuka partisipasihanya kepada kaum lelakimerdeka, yang merupakan limapersen penduduk. Sementara kaumperempuan dan semua budak, yangkeseluruhannya merupakan sembilanpuluh lima persen penduduk,tidak memiliki hak apa-apa dariataupun terhadap negara. Sepertidiketahui, republik city state Yunanikuno adalah model bagi konseprepublik dan demokrasi di Barat,dimulai dengan penerapannya diAmerika, dengan gedung gaya arsitekturkapitol sebagai lambangnya.Konsep republik city stateYunani kuno itu masih harus dikembangkansedemikian rupa, sehinggatumbuh sejalan dengan pahamkerepublikan (republicanism)dan demokrasi modern dalam wadahnegara-bangsa seperti kitasaksikan sekarang ini. Namunkonsep Madinah, menurut Bellahsebagaimana dikutip di atas, sesungguhnyaadalah “suatu contohbangunan komunitas nasional modernyang lebih baik daripada yangdapat dibayangkan”.Mengingat bahwa dalam komunitasnasionalisme terbuka danegaliter partisipatif model Madinahitu kekayaan nasional adalah milikumum (publik) guna sebesar-besarkemaslahatan rakyat, maka diperlukanpemisahan yang tegas antaraharta pribadi dan harta umum.Kekacauan antara keduanya akanmerobohkan sistem hukum dankeadilan. Masyarakat, melalui setiappribadi warganya, diwajibkan tunduk-patuhkepada hukum, yangdasar-dasar metafisisnya diletakkandalam ajaran agama seperti, misalnya,Sepuluh Firman dalam Tauratdan batasan-batasan (hudûd) halalharamdalam Al-Quran. Lebih banyaklagi adalah hukum-hukum hasil kesepakatankontraktual (al-‘aqd, al-‘uqûd) dan perjanjian (al-‘ahd, almu‘âhadâh)yang pembuatan hukum-hukumserupa itu menjadi tugaspokok badan legislatif modern,kurang-lebih padanan konsep klasik“Ahl al-halli wa al-‘aqdi”, yaitusuatu kelompok para ahli yang memilikiwewenang untuk “mengurai”(hall) dan “mengikat” (‘aqd), yakniwewenang membatalkan dan mengukuhkanhukum atau aturan,berdasarkan pertimbangan kebenarandan keadilan serta maslahatumum. Kekacauan dalam penguasaandan pengelolaan harta milikpribadi dengan harta milik umumEnsiklopedi Nurcholish Madjid 3089